RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Malang nasib mahasiswa Universitas Ratu Samban (Unras) Arga Makmur berinisial He, ia terpaksa menerima bully setelah apa yang diungkapkannya pada aksi orasinya pada saat demo di depan kantor Pemkab Bengkulu Utara, mewakili Serikat Rakyat Bengkulu Utara (SERBU) dalam rangka menyuarakan aspirasi dan kritikan atas kebijakan Bupati Bengkulu Utara yang terkesan semau gue. Dimana ia harus meminta maaf kepada awak media di Kabupaten BU yang telah dilakukannya pada Selasa siang (2/10) di kantor Mapolres BU, lantaran menyebut “Media” pada orasinya tidak independen dan terkesan masuk angin.
Kepada awak media, He mengaku khilaf lantaran bersemangat dalam menyampaikan orasinya yang mengkritik kinerja dari kepala daerah yang terkesan asal semau gue, mulai dari kebijakan menyalurkan beasiswa, adanya ralat yang tidak masuk akal hingga dua kali atas pengumuman syarat penerimaan CPNS 2018 hingga kebijakan pekerjaan infrastruktur yang terbengkalai. Namun demikian, He mengaku tidak berniat atas ungkapan ini menyinggung ataupun melecehkan profesi jurnalistik, melainkan ia hanya bersedih mengapa awak media ketika kondisi ini disuarakan hanya memberitakannya sesaat saja, namun tidak ada endingnya. Padahal, dirinya dan rekan mahasiswa lainnya sangat berharap sekali dukungan dari media, karena media memiliki kekuatan sendiri yang dapat membantu suara kritikan elemen masyarakat terhadap pemerintah.
” Tidak ada niat sama sekali saya melecehkan ataupun menghina kakak-kakak media, namun jika kakak media merasa tersinggung atas orasinya kemarin pada demo Senin (1/10), saya meminta maaaf yang sebesarnya, dihadapan pak Polisi saya berterima kasih telah difasilitasi untuk berttatap muka dengan kakak-kakak media yang saya hormati ini,” singkatnya.
Diketahui dalam aksi demo kemarin, pendemo dengan lantangnya mengkritik sang kepala daerah dan juga sang Sekda Bengkulu Utara, tidak hanya meminta pertanggungjawabannya atas kesalahan dalam mengeluarkan pengumuman seleksi CPNS, namun spanduk yang diusung oleh peserta dari SERBU kali ini cukup berani yang bertuliskan, “JIKALAU TIDAK SANGGUP, MIAN MUNDUR SAJA”, yang ditulis menggunakan huruf berwarna hitam dan merah menyala, ditambah lagi sejumlah spanduk lainnya, yang meminta kembalikan anggaran beasiswa.
Petinggi Pemkab Bengkulu Utara, Takut Dengan Ponsel.
Menariknya, demo yang disambut Bupati BU Ir. Mi’an dan Sekda BU Dr. Haryadi ini justru menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Bagaimana tidak, penerimaan sang perwakilan demo tidak diperkenankan membawa ponsel dan itu sangat tidak masuk akal. Ada apa dengan petinggi Pemkab Bengkulu Utara?, apakah sudah takut dengan ponsel. Hal ini terlihat ketika perwakilan demo, digeledah oleh petugas Satpol PP yang menyita semua ponsel perwakilan.
“Ada apa dengan petinggi Pemkab ini, masa menerima kami tapi tidak boleh bawa ponsel?. Kenapa takut, kalau tidak salah dan merasa berbuat untuk Bengkulu Utara benar, tidak perlu merasa takut untuk direkam, kalau takut untuk direkam, berarti petinggi Pemkab BU disinyalir ada apa-apanya,” ujar Sarkawi perwakilan Serbu.
Sementara itu, menanggapi aksi demo Serbu bersama dengan mahasiswa Unras ini, Mi’an kepada awak media menjelaskan. Terkait permasalahan seleksi CPNS di Bengkulu Utara, secara birokrasi pihaknya sudah menyadari, bahwa perlu diadakannya perbaikan. Dan perbaikan itupun, kata Mian sudah dilakukan sebelum pembukaan pendaftaran CPNS.
“Suatu hal yang keliru telah kita perbaiki, sebelum tanggal pendaftaran. Itu artinya, secara birokrasi kita sudah menyadari bahwa butuh dilakukannya perbaikan. Jadi tidak harus ada bahasa permintaan maaf, kecuali sudah berjalan baru kita revisi,” kilah Mi’an dihadapan awak media.
Menanggapi terkait tuntutan pendemo, yang menganggap Pemerintah Daerah Bengkulu utara, secara sepihak telah menghentikan subsidi beasiswa kepada mahasiswa Universitas Ratu Samban. Mian menegaskan, pihaknya tidak memutuskan beasiswa itu, namun sesuai dengan penyampaian BPK, bahwa beasiswa tersebut harus diberikan by name by address setelah dilakukannya verifikasi nama-nama mahasiswa, yang akan mendapatkan beasiswa tersebut.
“Mengenai Universitas Ratu Samban, saya garis bawahi dan bisa di catat, kita tidak memutuskan beasiswa. Namun, sesuai dengan petunjuk dari BPK kita (Pemkab,red) tidak dibenarkan menggelontorkan beasiswa untuk mahasiswa Unras, jika permasalahan antar pengurus yayasan belum terselesaikan di meja hijau. Jadi manakala nanti sudah mendapatkan kejelasan tentang pengurus dari yayasan, kita pemerintah daerah dan bersama DPR tetap akan berupaya untuk menggelontorkan dana untuk yayasan dengan catatan posisinya sudah ada keputusan yang tetap,” tandasnya.
Disisi lain, menanggapi reaksi spontan para awak media atas kekhilafan salah satu mahasiswa Unras yang berorasi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkulu Utara H. Warsiman, dihadapan Ketua Koordinator demo Serbu Yoki dan sang orator He di sekretariat PWI Bengkulu Utara, menilai hal ini tidak ada yang perlu dimaafkan, karena menurutnya apa yang terucapkan oleh orator dinilainya sebuah kritikan untuk menjadi bahan evaluasi suatu media agar dapat independen dan tidak terkesan masuk angin.
“Koreksi diri, apakah kita melakukan keberpihakan atau tidak?. Jika tidak, ya biasa saja. Sebab jadi Jurnalis itu harus siap dikritik, tidak boleh antikritik,” imbuhnya.
Ia pun menambahkan, reaksi yang timbul ketika unjuk rasa, menjadi pengingat agar wartawan tetap independen dalam menjalankan tugasnya.
“Orang biasa mengkritik, kok kena kritik sedikit saja udah kayak kebakaran jenggot. Kemudian kepada mahasiswa, kami mengharapkan hal serupa jangan terulang kembali, setiap berorasi agar selalu saling menghargai, karena media dan mahasiswa yang juga merupakan elemen masyarakat memilii tujuan yang sama, sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintah. Teruskan semangatmu, dan jangan takut berorasi selama sesuai dengan koridornya,” pungkasnya.
Berita terkait :
https://rubriknews.com/aksi-demo-alumni-unras-sekda-tidak-diizinkan-bicara/
Laporan : Redaksi
